Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Jombang. Di hari yang sarat makna kebangsaan tersebut, pemerintah daerah meneguhkan komitmen melawan korupsi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Jombang dan Polres Jombang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) APIP–APH.

Langkah ini dinilai bukan sekadar seremoni, tetapi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan, yakni keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.

Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga ini akan menjadi benteng bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. “Pancasila mengajarkan kita untuk berlaku adil dan menjaga amanah rakyat. Melalui sinergi APIP–APH, pengawasan bisa lebih kuat, dan penegakan hukum lebih pasti,” ujarnya.

Kejari Jombang, Nul Albar, juga menekankan pentingnya sinergi ini di tengah ancaman korupsi yang disebutnya sebagai extra ordinary crime dengan dampak luas terhadap pembangunan daerah. Sementara Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan MoU ini akan memastikan terciptanya iklim pemerintahan yang “adem ayem, rukun, dan menyejahterakan masyarakat.”

Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh jajaran pejabat daerah, camat, hingga kepala desa, menjadi penanda bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi dimulai dari daerah.

Bagi masyarakat Jombang, kerja sama ini diharapkan tidak hanya sekadar menekan potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.