Dalam audiensi tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 18 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jombang. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar minimal 10 hingga 15 ribu unit bisa segera dibangun atau direhabilitasi, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Fokus kami adalah masyarakat miskin ekstrem dan keluarga dengan pendapatan terbawah 10 persen. Mereka sangat rentan dan butuh intervensi segera," tegas Bupati Warsubi.

Warsubi juga menambahkan bahwa kelompok kedua yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin rentan yang masih bisa jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem saat terjadi guncangan ekonomi. Oleh karena itu, bantuan sosial dan intervensi pembangunan rumah akan diarahkan untuk kelompok ini agar tidak kembali terpuruk.

“Rumah layak adalah fondasi utama kesejahteraan. Anak-anak bisa belajar dengan baik, kesehatan keluarga terjaga, dan produktivitas meningkat. Inilah bentuk nyata dari pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program RTLH di Kabupaten Jombang dirancang untuk mendukung visi daerah yang inklusif, sehat, dan layak huni. Dengan hunian yang layak, masyarakat akan memiliki ruang tumbuh yang lebih baik, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.

Bupati Warsubi berharap, melalui sinergi antara Pemkab Jombang dan pemerintah pusat, target pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni dapat tercapai lebih cepat.

"Kami ingin Jombang menjadi daerah yang benar-benar memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Dan itu dimulai dari rumah yang layak," pungkasnya.