Headlines News :
.

Ketua TP-PKK Jombang, Dampingi Sulton Penderita Jantung Bocor dan Stunting


Muhammad Sulton (7) duduk di teras rumahnya di Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Sabtu (27/9/2025). Dengan kaos kuning dan celana pendek gelap, ia sesekali menoleh pada kakaknya yang asyik bermain game di ponsel.

Saat Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, muncul dan menyapanya, mata Sulton langsung berbinar, dan senyum kecilnya muncul dengan malu-malu.

Sulton telah lama berjuang melawan jantung bocor bawaan dan stunting. Tapi hari itu terasa berbeda, ada banyak perhatian yang mengelilinginya, dari Bupati H. Warsubi, Wakil Bupati, jajaran RSUD Jombang, hingga pihak perusahaan tempat ibunya bekerja. Namun bagi Sulton, sentuhan paling hangat datang dari PKK Jombang.

“Melihat Sulton dan ibunya, hati saya tersentuh. Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk melihat, tapi untuk ikut memberi semangat. Kadang, sekadar bermain, bercakap, atau berbagi senyum bisa membuat hari mereka lebih ringan,” kata Yuliati sambil menepuk bahu Sulton

Ia kemudian mendudukkan Sulton di pangkuannya sembari sesekali bertanya games yang tengah dimainkan Sulton, sesekali tertawa bersama saat bocah itu memperlihatkan trik sederhana yang ia pelajari.

Ibu Sulton, Nur Azizah, menatap interaksi itu dengan mata berkaca-kaca. “Saya bersyukur sekali. Selama ini perusahaan saya, CV Wahana Sejahtera Food, membantu melunasi tunggakan BPJS sehingga Sulton bisa berobat. Hari ini, dengan perhatian Pemkab dan PKK, saya merasa lega. Anak saya tidak sendirian dalam perjuangannya untuk sembuh,” ujarnya.

PKK Jombang tidak hanya hadir untuk menemani secara emosional. Yuliati menekankan bahwa dukungan moral itu sama pentingnya dengan dukungan medis.

“Anak-anak seperti Sulton butuh semangat, bukan hanya obat. Kami ingin memastikan mereka tetap riang dan merasa didampingi,” ungkapnya.

Bupati Jombang, H. Warsubi menegaskan perhatian penuh Pemkab terhadap Sulton. “Anak ini memiliki kelainan jantung sejak lahir, dan kami akan memastikan ia mendapat perawatan terbaik, baik di RSUD Jombang maupun jika harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Semua proses administrasi dan biaya pengobatan ditanggung penuh,” jelasnya.

Selama kunjungan, Sulton sesekali tersenyum, sesekali penasaran mendengar percakapan orang dewasa di sekelilingnya. Sesekali Yuliati Nugrahani yang ditemani dengan Sekretaris PKK, Nikmatun Solihah mengajak Sulton berbincang.

Seperti yang disampaikan Yuliati, Nikmah menekankan bahwa, pendampingan PKK itu sistematis, PKK tidak hanya sekedar hadir tetapi secara berkelanjutan.

“Sesuai dengan tugas PKK, kami memastikan keluarga adik Sulton mendapat dukungan di setiap aspek mulai dari pola asuh, gizi, pendidikan, hingga perawatan medis,” ujar Nikmah, Sekretaris TP PKK Kabupaten Jombang.

“Setiap Pokja memiliki tugas spesifik, sehingga keluarga merasa didampingi secara utuh, bukan sebatas bantuan materi. Jadi Adik Sulton mau ya berobat Le… Semangat buat sembuh. Nanti ditemani mama ya le,” Yuliati meyakinkan bocah itu dengan lembut sembari mengelus kepalanya. Bocah itu tersenyum sekaligus mengangguk pelan.

“Kami ingin anak-anak tetap merasa ditemani, disemangati, meski sedang dalam perawatan. Nanti kami juga akan meminta bidan desa kader Posyandu juga memberikan makanan tambahan agar kualitas gizi adik ini bisa terpenuhi,” ujar Yuliati.

Nur Azizah merasa sangat terenyuh dan terbantu, sesekali dia mengusap air matanya karena menahan hari dan sesak yang selama ini ia rasakan.

Dukungan dari berbagai pihak termasuk perusahaan tempat dia bekerja sangat berarti banyak.

Wakil Ketua DPRD Dorong Aktivasi Satgas Program Makan Bergizi Gratis Antisipasi Kasus Keracunan Sekolah


Wakil Ketua DPRD II Kabupaten Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, mendorong Pemkab Jombang untuk segera mengaktifkan Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dorongan ini muncul menyusul pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan di sekolah, guna mencegah kasus keracunan massal siswa dan memastikan kualitas gizi tetap terjaga.

Satgas MBG sebenarnya sudah dibentuk melalui SK Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/287/415.10.1.3/2025, namun hingga kini belum dioperasikan. Padahal, menurut Octadella, keberadaan satgas sangat vital untuk koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan penerima manfaat.

“Program MBG adalah amanah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Satgas harus segera diaktifkan agar pengawasan berjalan maksimal, mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga penanganan pasca-distribusi,” tegasnya, Selasa (1/10/2025).

Cegah Kasus Keracunan Sekolah dengan Kontrol Mutu Ketat

Octadella menekankan, program ini tidak hanya soal pemerataan gizi, tetapi juga keselamatan siswa dari risiko keracunan makanan. Karena itu, ia mendorong adanya uji laboratorium rutin, termasuk pemeriksaan mikrobiologi dan residu pada makanan.

Ia juga menyoroti perlunya pelatihan bagi petugas dapur, penggunaan cold chain untuk penyimpanan makanan, label kedaluwarsa yang jelas, serta mekanisme distribusi yang memastikan makanan sampai tepat waktu di sekolah.

“Kalau distribusi terlambat, makanan basi, atau higienitas kurang, risikonya bisa fatal. Satgas wajib menyiapkan SOP yang jelas agar hal ini tidak terjadi,” jelasnya.

Saluran Aduan Cepat: Hotline & WhatsApp

Selain pengawasan dari pemerintah, Octadella mendorong keterlibatan masyarakat melalui saluran aduan cepat seperti hotline dan WhatsApp. Ia juga menekankan pentingnya peran PKK, komite sekolah, dan orang tua dalam mengawasi jalannya program MBG.

“Dengan pengawasan menyeluruh dan partisipasi masyarakat, insyaAllah Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Jombang,” ujarnya.

Antisipasi Kendala di Lapangan

Octadella menegaskan, Satgas MBG juga harus menyiapkan skema darurat apabila terjadi kendala di lapangan.
“Jika ada kasus seperti keracunan massal, makanan basi, atau distribusi terlambat, tim satgas bisa langsung turun tangan secara cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Momen Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Jombang, Kejari dan Polres Teken MoU


Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Jombang. Di hari yang sarat makna kebangsaan tersebut, pemerintah daerah meneguhkan komitmen melawan korupsi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Jombang dan Polres Jombang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) APIP–APH.

Langkah ini dinilai bukan sekadar seremoni, tetapi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan, yakni keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.

Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga ini akan menjadi benteng bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. “Pancasila mengajarkan kita untuk berlaku adil dan menjaga amanah rakyat. Melalui sinergi APIP–APH, pengawasan bisa lebih kuat, dan penegakan hukum lebih pasti,” ujarnya.

Kejari Jombang, Nul Albar, juga menekankan pentingnya sinergi ini di tengah ancaman korupsi yang disebutnya sebagai extra ordinary crime dengan dampak luas terhadap pembangunan daerah. Sementara Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan MoU ini akan memastikan terciptanya iklim pemerintahan yang “adem ayem, rukun, dan menyejahterakan masyarakat.”

Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh jajaran pejabat daerah, camat, hingga kepala desa, menjadi penanda bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi dimulai dari daerah.

Bagi masyarakat Jombang, kerja sama ini diharapkan tidak hanya sekadar menekan potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Tak Kantongi Ijin PBG, Dua Pabrik Di Mojoagung Di Stop Satpol PP


Aksi Satpol PP Jombang menghentikan pembangunan dua pabrik di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendadak jadi sorotan publik setelah rekamannya beredar di TikTok.

Dua pabrik itu resmi disegel karena belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari dinas terkait.

Plt Kepala Satpol PP Jombang, Purwanto, menegaskan penghentian dilakukan usai patroli gabungan bersama Dinas PUPR, Dishub termasuk DPMPTSP Jombang.

“Dari hasil patroli simpatik ditemukan aktivitas pekerja di lokasi. Karena belum ada izin PBG, maka aktivitas pembangunan kami hentikan sementara,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Tampak petugas memasang garis pembatas dan spanduk larangan di area proyek. Warganet ramai berkomentar, sebagian mendukung langkah tegas pemerintah daerah, sementara lainnya menyoroti dugaan lemahnya pengawasan sejak awal.

Purwanto menambahkan, Pemkab Jombang tetap menyambut baik investor, tetapi seluruh aturan wajib dipatuhi.
“Pada prinsipnya kami welcome kepada investor. Tapi harus patuh aturan, urus izin resmi di DPMPTSP Jombang. Tidak perlu pakai jasa calo,” tegasnya.

Satpol PP memastikan penghentian ini bersifat final sampai izin lengkap dipenuhi. Jika nantinya izin PBG ditolak karena tidak sesuai aturan teknis, maka pembangunan pabrik koper dan plastik di Mojoagung tidak bisa dilanjutkan.

Kasus Pneumonia Anak di Jombang Tembus 327 Anak, RSUD Ingatkan Waspada Gejala Awal


Kasus pneumonia anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menjadi perhatian serius. Terhitung sejak bulan Januari hingga September 2025, tercatat ada 327 anak dirawat di RSUD Jombang akibat penyakit infeksi saluran pernapasan tersebut.

Sepanjang bulan September saja, sebanyak 48 pasien anak menjalani perawatan intensif. 

Direktur RSUD Jombang, Pudji Umbaran, menyebut tren kasus pneumonia anak masih tergolong tinggi.

“Jumlah kasus pneumonia anak yang dirawat di RSUD Jombang rata-rata 48 pasien per bulan. Hingga 25 September, masih ada delapan pasien yang menjalani perawatan,” katanya, Rabu 1 Oktober 2025.

Pihaknya mengaku untuk kasus pneumonia anak di Jombang fluktuatif sejak awal tahun. "Januari: 45 pasien. Februari: 60 pasien. Maret: 54 pasien. April: 33 pasien. Mei: 60 pasien. Juni: 60 pasien. Juli: 39 pasien. Agustus: 36 pasien dan September: 48 pasien," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pneumonia merupakan penyakit berbahaya yang menyerang paru-paru. 

"Gejala pneumonia pada anak antara lain, demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas atau napas cepat, mengi (bunyi napas tidak normal), dan kelelahan atau aktivitas menurun," tuturnya.

Pudji menegaskan bahwa keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal. Karena itu, orang tua harus waspada terhadap gejala awal.

Meski demikian, ia menyebut bahwa RSUD Jombang tengah menyiapkan sistem pelayanan pneumonia anak mulai dari diagnostik, perawatan suportif, hingga terapi obat. 

"Kita gunakan beberapa peralatanseperti, rontgen thoraks, laboratorium lengkap, pulse oximeter, nebulizer, ventilator, High Flow Nasal Cannula (HFNC), dan oksigen sentral," katanya.

Selain itu, obat pneumonia anak juga mencukupi. Pemantauan kondisi pasien dilakukan ketat, ditambah dengan edukasi orang tua mengenai tanda bahaya dan tindak lanjut pasca perawatan.

“Pelayanan kami tidak hanya berhenti di rumah sakit, tapi juga berlanjut ke rumah melalui pendampingan dan edukasi kepada orang tua,” ujar Pudji.

Pihaknya menegaskan edukasi orang tua menjadi kunci utama pencegahan pneumonia. 

Untuk itu ia mengingatkan agar orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala seperti demam tinggi, sesak napas, dan batuk tak kunjung reda.

“Pneumonia bisa berakibat fatal jika terlambat ditangani. Karena itu, orang tua harus lebih peka dan segera mencari penanganan medis,” tuturnya.

 

.

.

.

.
Support : Tuhan Yang Maha Esa | .
Copyright © 2011. BeritaJombang.net | Portal Berita Jombang - ...
.. .. .. ..
..:p